Baca Artikel

Oposisi itu Bernama Rakyat!

Oleh : dudikmahendra | 29 November 2016 | Dibaca : 274 Pengunjung

Pemerintahan Jokowi-JK setelah berhasil menggalang kekuatan di gedung dewan nyaris melupakan etika demokrasi. Pertemuan dengan ketua umum gerindra menunjukan saat ini partai berlambang kepala burung sudah bukan oposan sejati bagi pemerintah. Lobi-lobi dengan PKS pun sudah berbuah jelas dengan disingkirkannya Fahri Hamzah dari PKS, partai ini pun menjadi oposan setengah hati atau oposan yang tidak berisik lagi.

Dengan begitu kuatnya partai pendukung pemerintahan di parlemen, membuat apapun kehendak pemerintah akan berjalan mulus, sudah terbukti mulai penetapan kapolri. Dalam politik kompromi adalah seninya. Dan kompromi dengan Partai Golkar sepertinya sudah jelas. Kisruh reda dan hak kursi ketua dewan tidak diganggu.

Tentu saja tidak bisa ditunjukan bukti empiris ataupun hasil dari lembaga survey tentang persepsi masyarakat terhadap rencana mengembalikan seorang Setnov pada kursi ketua dewan yang terhormat, mengingat tidak ada pihak yang saat ini memiliki kepentingan terhadap jatah partai berlambang beringin tersebut.

Ketika parlemen tidak lagi memiliki oposan maka pilihannya hanya satu. Rakyat harus sejahtera dan nyaman. Kalau syarat itu gagal, maka rakyatlah yang akan menjadi oposisi. Sebuah peta pertarungan politik yang tidak lagi sehat. Karena jalanan akan menjadi tempat pelampiasan aspirasi. Dan sering memaksa alat pengamanan Negara mengayunkan popor senjata kepada rakyat, yang seharusnya mereka lindungi.

Skenario di atas adalah konsekwensi dari penerapan demokrasi seperti saat ini. Demokrasi liberal. Demokrasi dengan suara mayoritas. Rivalitas yang menuntut menang kalah. Demokrasi yang tercerabut dari akar budaya bangsa Indonesia.

Demokrasi bangsa ini jelas, demokrasi yang tertulis pada sila ke-empat dari Pancasila. Sebuah demokrasi yang mengedepankan musyawarah. Demokrasi tanpa ada yang harus tertunduk karena kalah. Dan para pendiri Negara ini menyadari bahwa demokrasi langsung tidaklah siap diterapkan di tengah jutaan rakyat yang belum sama tingkat hidup dan tingkat pendidikannya.

Demokrasi langsung ini telah melahirkan politik transaksional. Petualang politik memanfaatkan celah ini dengan sempurna. Mereka berhasil menghimpun kekuatan mayoritas untuk menguasai parlemen hingga pemerintahan.

Bermodalkan hitungan ekonomi mereka berani membayar suara rakyat agar bisa menempatkan orang-orangnya di semua lini yang mereka perlukan. Sehingga modal yang mereka keluarkan dapat segera kembali berlipat dengan keuntungannya.

Oposisi Itu Telah Lahir Di Bali!

Lihat saja bagaimana rakyat Bali dipaksa menjadi oposisi bagi penguasa. Penguasa itu kumpulan antara legislator yang buruk dan eksekutif yang juga buruk. Bagaimana proses lahirnya perpres 51 tahun 2014 menunjukan kepada rakyat Bali sebuah konspirasi pemodal dengan memainkan orang-orang yang sudah mereka susupkan melalui sistim demokrasi langsung ini untuk memuluskan rencana investasi mereka.

Niat pemerintah untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan dan kenyamanan rakyat telah berganti menjadi niat membuka iklim investasi yang ramah investasi dengan mengorbankan perasaan rakyatnya sendiri. Semua dengan dalih pertumbuhan lapangan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi untuk kemajuan walaupun dengan mengorbankan rakyat yang mendiami wilayah sekitar rencana pembangunan itu.

Rencana reklamasi yang sudah jelas mendapatkan penentangan dari rakyat yang ada di sepanjang wilayah yang akan direklamasi, bahkan penolakan itu semakin meluas karena melukai rasa kesucian yang dimiliki dan dipelihara oleh masyarakat Bali. Kesucian terhadap muara sungai dan muntig yang telah mereka warisi sedari dulu.

Beredarnya undangan RDPU di Komisi IV DPR RI pada tanggal 28 Nopember 2016 dengan agenda paparan mengenai  program dan rencana kerja reklamasi Teluk Benoa maka sangat kecewalah hati rakyat Bali. Karena  beredar pula dokumen yang menjadi materi acara tersebut.

Ada beberapa materi yang cukup meresahkan rakyat Bali yaitu pertama  adanya perjanjian kerjasama PT. TWBI dengan Sembilan desa adat yang berada di sekitar teluk. Tertanggal 28 Nopember 2014. Padahal fakta terbaru dilapangan ada 40 desa adat yang menolak rencana reklamasi teluk Benoa dengan kedok revitalisasi tersebut.

Dan yang kedua adalah adanya nota kesepahaman dengan Sembilan kabupaten kota untuk penyerapan calon tenaga kerja pada proyek revitalisasi teluk Benoa. Nota kesepahaman yang katanya ditanda tangani 23 September 2016. Padahal bupati Badung dan Walikota Denpasar yang terpilih dalam kampanyenya jelas menyatakan menolak reklamasi teluk Benoa.

Kalau etika politik sudah ditinggalkan, maka hanya tersisa badut-badut politik! Pilihannya menjadi kembali ke jalanan. Seperti lirik lagu Bongkar,”Di jalanan, kami sandarkan cita-cita. Karena di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya….”

Mengakhiri  tulisan kekecewaan ini, saya hanya bisa berkata jangan sampai Jokowi -JK yang menang telak di Bali harus mengalami kekalahannya, juga, mulai dari Bali. Semoga persepsi saya akan ucapan beliau bahwa jangan sampai pariwisata merusak Bali (30/8/2014) dalam syukuran kemenangannya di Bali adalah membatalkan reklamasi teluk Benoa.


Oleh : dudikmahendra | 29 November 2016 | Dibaca : 274 Pengunjung


Artikel Lainnya :

Lihat Arsip Artikel Lainnya :

 



 AGENDA
Hubungi Kami
wayan_ddk@yahoo.com -
Jajak Pendapat
Bagaimana Pendapat Anda tentang Website DudikMahendra.com?
Twitter