Baca Berita

Apakah Kita Akan terus Demo hingga 2 Tahun Ke depan??

Oleh : dudikmahendra | 03 Juli 2016 | Dibaca : 327 Pengunjung

Cukup terkejut mendengar PT. TWBI mengajukan perpanjangan ijin untuk rencana proyek reklamasi teluk Benoa. Lebih terkejut lagi ketika membaca jawabannya, kepada seorang kawan, yang menyatakan tidak ada cukup alasan untuk tidak menyetujui perpanjangan ijin PT. TWBI terkait rencana ijin lokasi reklamasi teluk Benoa. Konsekwensinya PT. TWBI dan perpres 51/2014 masih aman hingga dua tahun ke depan, karena perpanjangan itu memberikan waktu hingga dua tahun lagi.
Bagi masyarakat adat yang menolak rencana mega proyek reklamasi teluk Benoa tentu masih berpegang pada pemahaman mereka bahwa batas akhir kekacauan pola pikir pengusaha dan pejabat yang menyetujui dan merencanakan mega proyek reklamasi teluk Benoa akan selesai dan otomatis gugur di tanggal 25 Agustus 2016 ketika batas akhir ijinnya telah habis. Kurang dari dua bulan lagi, perjuangan masyarakat adat Bali akan sampai pada pintu gerbang sebuah jawaban yang dinanti-nantikan.
Sangat disayangkan, ternyata ada satu mekanisme untuk memperpanjang waktu agar ijin itu tetap masih ada. Tentu saja ini berimplikasi  akan ada alasan lagi perpres 51/2014 belum bisa dicabut. Alasannya tentu akan sama bahwa pemerintahan yang sekarang tidak mau gegabah membatalkan sebuah perpres yang membuat satu kelompok membuat rencana mega proyek dengan memenuhi aspek legal formal yang diperlukan.
Ahhh, entahlah…mungkin ribuan masyarakat adat yang sudah sangat sering menyuarakan penolakannya dengan cara-cara yang berbudaya tidak menyentuh nalar para pengambil keputusan di pusat sana. Sepertinya uang dan koneksi masih jauh lebih sakti atau menakutkan dari pada ribuan suara rakyat adat di Bali yang terus menolak rencana mega proyek reklamasi teluk Benoa dengan turun ke jalan.
Bahwa sesungguhnya pemberian perpanjangan waktu bagi PT. TWBI ini hanya pertarungan ego akan sebuah harga diri menjadi sesuatu yang menyeruak ke alam pikiran akhirnya terbantahkan oleh praduga-praduga nakal yang muncul, kalau ini tidak lebih dari upaya membohongi investor agar uangnya lebih banyak lagi keluar…. Perpanjangan ini jelas akan memberi waktu bagi para makelar proyek dengan para antek-anteknya untuk dapat lebih lama mengeluarkan janji-janjinya dan yang paling penting dapat lebih lama menerima “gaji”. 
Sekiranya perpanjangan ini juga untuk memperpanjang waktu bagi pejabat-pejabat yang sudah kadung dengan yakinnya bilang, bahwa proyek aman, lancar dan pasti berjalan. Karena semua aspek legal formalnya sudah terpenuhi. Perpres itulah menjadi penanda kemenangannya. Mungkin sekali kalau ditanya oleh sang penyandang dana tentang pergerakan masyarakat adat yang terus berlipat lipat untuk menolak rencana “mulia” bagi pariwisata Bali itu, akan muncul jawaban-jawaban lucu yang menggelitik hingga ke relung terdalam sel-sel humor satir yang dimiliki oleh manusia.
Diantaranya: yang menolak itu hanya sebagian kecil desa adat di Bali, 38 desa adat dgn jumlah orang paling banter cuman 170 ribuan, Bali itu penduduknya jutaan dan desa adatnya ada 1488. Bahkan organisasi tertinggi adat di Bali tidak menyatakan penolakan! bukankah dulu sudah diturunkan pula ratusan para “mangku” untuk mendukung proyek ini? Cobalah lihat betapa antusiasnya, sesungguhnya, orang-orang Bali mendukung proyek ini dengan bukti foto kopi KTP dan tanda tangan asli yang diberikan saat ada pasar-pasar murah! 
Terlepas dari semua hal di atas, yang perlu menjadi perhatian oleh orang-orang yang saat ini sedang memegang kendali kekuasaan, bahwa nyawa anak bangsa ini harus diperlakukan sama dan setara. Bagaimana Negara hadir ketika ada ABK kita yang disandera, bagaimana akses diplomatic bekerja bahu membahu ketika ada TKI yang diperlakukan tidak adil di negeri orang. Bagaimana negera berdiri tegak diantara buruh dan pengusaha setiap tahun untuk membicarakan upah murah yang layak bagi kedua belah pihak.
Hendaknya juga begitu perlakuannya terhadap masyarakat adat di Bali yang menolak rencana mega proyek reklamasi teluk Benoa. Penolakan ini sesungguh-sungguhnya telah melalui berbagai kajian. Dari unsur adat jelas terwakili oleh para bendesa dan masyarakat adat yang terus menerus turun ke jalan. Apakah pemerintah pernah mau membandingkan aksi massa yang terjadi di Bali dengan di Ibu Kota yang sama-sama melibatkan massa dalam jumlah besar? Di Bali berjalan dengan damai hingga saat ini sementara di pusat sering berakhir ricuh. Dari praktisi pariwisata, jelas para pelaku pariwisata Bali yang tergabung dalam beberapa organisasi telah menyatakan sikap menolaknya. Akademisi jelas pula sikapnya dengan menyatakan bahwa proyek itu tidak layak dilanjutkan. Apalagi yang ditunggu oleh orang-orang yang ada di Jakarta???
Ah, jangan-jangan mereka menunggu masyarakat Bali bertindak seperti 1999. Atau lebih buruk lagi, mereka menganggap masyarakat Bali tidak lebih dari boneka-boneka pariwisata yang sangat gampang diatur  dan ditakut-takuti atas nama pariwisata itu sendiri.
Atau jangan-jangan saya yang menulis dan anda yang membaca tulisan ini sama-sama galau tanpa memiliki solusi akan penjajahan atas nama pariwisata ini? Rupanya kita belum merdeka dalam arti yang sebenarnya kawan!!!
Sesetan, 3 Juli 2016
Renunganhatiyanggundahgulana


Oleh : dudikmahendra | 03 Juli 2016 | Dibaca : 327 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



 AGENDA
Hubungi Kami
wayan_ddk@yahoo.com -
Jajak Pendapat
Bagaimana Pendapat Anda tentang Website DudikMahendra.com?
Twitter